An Indonesian Version of Green Economy

,

Yahoo Indonesia, Rio de Janeiro

On Thursday (21/6), Indonesia's President Susilo Bambang Yudhoyono has the chance to address delegates from over 190 states during Rio+20 United Nations Conference on sustainable Development. In his speech, he listed what he calls 'Indonesia's initiative' to move toward sustainable development and green economy. 

Among the initiatives, he recalls Indonesia's role as a host in UN Climate Change Conference in 2007 in Nusa Dua, Bali, that he has issued a moratorium on new licenses for opening primary forest and peatlands in 2011, and Coral Reef Triangle, a conference on the protection of coral reef and a way to move to 'blue economy'.

Further more, he assures the delegates, "We have now placed the environmental concern at the heart of all our development planning."

However, other than the mention of Indonesia's commitment to reduce 26 percent carbon emission in 2020 by preserving forest through REDD scheme, there was no other indicator in the speech of how green economy will be developed in Indonesia. 

Indonesia's Minister of Environment Balthasar Kambuaya has said that green economy means, "Business as usual. But keeping environment in mind."

Secretary General of Aliansi Masyarakat Adat Nusantara or Indonesia's alliance of indigenous peoples, Abdon Nababan, regretted President Susilo Bambang Yudhoyono's missed chance to highlight the troubles of green economy. Over the last six months, different media in Indonesia have put a spotlight on the increasing trend of tenurial conflict between local communities and mining companies or palm oil plantations. 

"Agrarian conflict over mining or plantations are not just specific Indonesian issue. This is a global reality that happens in many parts of other developing countries. Indonesia has the chance to address this issue in an international platform. This is one of the pitfalls of green economy, and we need to make the world see how it can be misinterpreted. It is a shame that the president does not address any of this," Abdon said.

(Complete text in Indonesian)


Pada forum sidang umum di KTT Bumi di Rio de Janeiro, Kamis (21/6), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara dan menyatakan berbagai usaha yang sudah dilakukan Indonesia untuk melindungi lingkungan.
Beberapa hal yang diajukan Presiden sBY sebagai bukti pada forum sidang umum PBB ini termasuk upayanya pada 2007 mengakomodasi negosiasi di forum PBB lain, Konferensi Perubahan Iklim yang waktu itu berlangsung di Nusa Dua, Bali. 

Presiden juga menyebut soal moratorium buat izin-izin baru atas hak-hak pembukaan hutan primer serta lahan gambut yang ia keluarkan pada 2011. Lalu menyebut juga soal Coral Reef Triangle atau konferensi terumbu karang yang berlangsung pada 2007. Menurut SBY dalam pidatonya, konferensi untuk menyelamatkan terumbu karang itu adalah inisiatif Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah satu dari 191 kepala negara yang datang dan berkumpul di Rio de Janeiro untuk mencoba merumuskan langkah-langkah menuju sebuah sistem ekonomi baru bernama 'ekonomi hijau'. 

Bumi, dengan jumlah penduduk yang mencapai 7 miliar, tidak akan lagi bisa memenuhi kebutuhan semua penduduknya. Bahwa kita hidup di planet yang sudah melebihi kapasitas dalam kemampuan memberi makan penduduknya

Ekonomi hijau diperlukan sebagai pengganti dari sistem ekonomi yang kita kenal selama ini. Alasannya, sistem ekonomi yang kita jalani sekarang terbukti merusak lingkungan. Terlihat hutan-hutan dunia yang mulai habis, begitu pula stok ikan di lautan atau kerusakan terumbu karang, atau semakin tipisnya persediaan minyak bumi yang mendasari hampir semua aktivitas ekonomi serta energi kita. 

Idealnya, sistem ekonomi hijau akan memastikan bahwa setiap negara, dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk, melakukannya dengan cara yang bertanggungjawab dan melindungi lingkungan.

Dalam forum sidang PBB tersebut, Presiden SBY mencoba meyakinkan bahwa, "Kepedulian terhadap lingkungan ada di jantung pembangunan Indonesia." Presiden juga mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Indonesia menuju jalur pembangunan rendah karbon dan mulai beralih ke sumber energi terbarukan.

Ekonomi hijau, menurut SBY, adalah kesempatan untuk menghancurkan mitos bahwa pembangunan berarti menebang hutan, mengeluarkan polusi karbondioksida, atau menyebabkan kesenjangan ekonomi.   

Kata-kata yang indah. Pasalnya, belum ada upaya jelas bagaimana Indonesia akan beralih ke ekonomi hijau. Salah satu yang dipamerkan Indonesia adalah keinginannya untuk mengurangi emisi karbondioksida sebanyak 26 persen pada 2020 dan 41 persen dengan bantuan internasional terutama dengan mempertahankan hutan dalam skema REDD.

REDD atau Reducing Emissions from Deforestation and Land Degradation adalah skema yang memungkinkan negara-negara maju untuk membayar negara berkembang atas jasa penyerapan karbon dari hutan-hutan di negara berkembang. 

Menanggapi pidato Presiden SBY di Rio de Janeiro, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan mengatakan, "Tampaknya yang ditangkap pemerintah Indonesia justru kapitalisme hijau, berlawanan dengan konsep ekonomi hijau yang dipaparkan oleh lembaga lingkungan PBB, UNEP."

Salah satu elemen ekonomi hijau yang dipaparkan UNEP adalah bagaimana agar upaya mengurangi kemiskinan di sebuah negara tidak mengancam kondisi lingkungan. Sementara di Rio de Janeiro, Presiden SBY, menurut Abdon, tidak mengemukakan soal konflik-konflik antara rakyat dan sumber daya mineral yang kini sering terjadi di Indonesia ke forum internasional. 

Seperti kita tahu, konflik di Mesuji; Sape, Bima; atau Pulau Padang muncul di pemberitaan media di Indonesia dalam enam bulan terakhir. Belum lagi menghitung hilangnya keanekaragaman hayati Indonesia, seperti orangutan, gajah, atau harimau, yang mati akibat konflik habitat dengan perusahaan sawit atau industri kayu atau menghitung pencemaran limbah ke alam dari sektor-sektor tersebut. 

Padahal, konflik agraria, tergusurnya penduduk asli dari suatu daerah karena konsesi tambang atau hak pengelolaan hutan, bukanlah masalah yang hanya ada di Indonesia saja. Demo menentang tambang emas atau aktivitas perebutan lahan milik warga juga terjadi di Peru, misalnya.

"Indonesia harusnya mengangkat ini ke persoalan global, bahwa masalah-masalah konflik tanah atau sumber daya yang terjadi di negara berkembang adalah realita dunia dan bukan hanya di Indonesia saja. Masalah-masalah ini pun muncul karena rezim-rezim dan sistem dari negara maju. Kita tidak harus mengamini konsep green economy yang diajukan di sini. Kenapa kesannya sekarang kita hanya mengubah green economy jadi greed economy (ekonomi kerakusan). Yang saya lihat di sini mereka hanya jualan."

REDD menurut Abdon memang bisa menjadi pintu masuk buat Indonesia ke ekonomi hijau. Hanya saja, saat ini, proyek REDD seolah menjadi cara utama bagi Indonesia untuk mendapat pendanaan dengan cara yang 'hijau'.
Padahal dokumen The Future We Want sebanyak 49 halaman yang menjadi hasil KTT Bumi ini menghasilkan serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals -- SDG) yang mencakup isu-isu luas, lebih dari sekadar menjaga hutan tetap lestari untuk mendapat pemasukan. 

Ada pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pembangunan kota-kota hijau serta transportasi ramah lingkungan, kesehatan serta kesehatan reproduksi, sampai turisme, misalnya. 

Menteri Negara Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya saat ditanya soal arah ekonomi hijau Indonesia sebenarnya sudah menyebut soal pengembangan teknologi untuk energi terbarukan serta praktik pertanian yang tidak merusak lingkungan. Namun dua aspek itu masih terlalu kecil jika dibanding dengan luasnya cakupan ekonomi hijau yang disebut dalam dokumen PBB. 

Kambuaya menambahkan bahwa baru setelah kembali ke Indonesia nanti pemerintah akan melakukan pertemuan tingkat tinggi sendiri agar masing-masing kementerian menentukan langkah-langkah mereka menerapkan ekonomi hijau. Tetapi, ia menegaskan, tidak akan ada yang berubah dari aktivitas ekstraksi sumber daya alam di Indonesia. "(Ekonomi hijau) bukan berarti berhenti mengambil sumber alam, tetap mengambil sumber daya alam tapi tidak merusak. Silakan bekerja, tapi harus menjaga aturan lingkungan."  

Tampaknya benar, belum ada perubahan paradigma berarti dari cara pemerintah mengartikan ekonomi hijau. Bekerja seperti biasa.

First published for Yahoo Indonesia