Ending Fossil Fuel Subsidy Would Take More Than a Twitterstorm

,

Yahoo Indonesia, Rio de Janeiro

Activists from 350.org launch a 'Twitterstorm' with a hashtag #EndFossilFuelSubsidies on Tuesday (19/6) during the Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro. Their aim is to highlight the $1 trillion subsidy that oil industry received, put a stop to it, and redirect it to investments on cleaner, renewable energy.

However, government plans in Indonesia and Nigeria to remove oil subsidy was met with heavy protests and rejection as it provides real economic incentives for the poor. In Indonesia, the plan to remove oil subsidy and increase its price is eventually postponed although the issue remains. Governments need to start allocating that budget for education and health programs or on the development of renewable energy sources. But how do you remove political barriers to reform oil subsidy?

Executive director for Indonesia's Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa said that they key issue for removing oil subsidy in the country is long-term planning. The lack of long-term planning by the government to start removing subsidy means that there is no safety net ready for either poor or middle class group when they carried out that decision. The Indonesian government should also start managing their natural resources better and addressing corruption in this sector to create trust before oil subsidy removal happens. 

Up to now, Indonesian citizens have very limited access to the real production costs or clear analysis behind the decisions to increase price of fossil fuel.

A problem of transparency in fossil fuel subsidy also happens in the United States. According to Executive Director of National Resources Defense Council Peter Lehner, there is no clear number on what the US government is actually giving out to subsidy, what the oil industry is using the money for, and how much of that money goes into buying political support and clout.

The 'Twitterstorm', Lehner said, has shown that people are actually excited about moving to using cleaner energy. However, as the case in Indonesia and the United States has shown, it would take more to end fossil fuel subsidy than just tweets or retweets. Removing fossil fuel subsidy is a case for a government reform.

(Complete text in Indonesian)

Layanan media sosial Twitter sempat dilanda badai hashtag atau tanda pagar #EndFossilFuelSubsidies pada 19 Juni lalu. 'Twitterstorm' itu adalah bagian dari kampanye yang diluncurkan para aktivis muda dari gerakan 350.org di tengah-tengah berlangsungnya KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil.

Seperti namanya, kampanye tersebut menyoroti jumlah subsidi industri minyak yang jumlahnya mencapai $1 triliun atau Rp 9,4 kuadriliun setahun. Dengan mengetahui berapa banyak uang yang diberikan banyak negara untuk mensubsidi bahan bakar fosil, harapannya, masyarakat jadi sadar dan mendorong pemerintahnya untuk mengalihkan subsidi tersebut pada pengembangan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan atau program-program sosial lainnya.

Namun, seperti yang sudah terjadi di Indonesia dan Nigeria, sangat sulit untuk mengurangi bahkan menghentikan subsidi untuk bahan bakar fosil. 

Pemerintah Indonesia dan Nigeria tahun ini sempat berusaha untuk mengurangi subsidi BBM dan hasilnya adalah penolakan besar-besaran dari masyarakat. Subsidi BBM di negara-negara berkembang menjadi bentuk insentif nyata untuk menggerakkan perekonomian. 

Berbeda dengan di Amerika Serikat, subsidi pemerintah AS ke industri minyak tidak ditujukan untuk membantu masyarakat miskin, namun justru menguatkan industri minyak sehingga bisa menghambat investasi ke sektor energi terbarukan dan mendorong penggunaan BBM yang tidak terbatas. 

Pada sebuah diskusi soal hambatan politik dalam mengurangi subsidi BBM di salah satu rangkaian acara KTT Bumi di Rio de Janeiro, Kamis (21/6), direktur eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa mengatakan bahwa di Indonesia, mengurangi subsidi BBM menjadi masalah berlapis yang selalu diselesaikan pemerintah dengan solusi instan, yaitu menaikkan harga.

Salah satu faktor yang menyulitkan pengurangan subsidi BBM di Indonesia adalah tidak adanya rencana jangka panjang untuk melakukan hal tersebut. "Baru sebulan sebelum kenaikan BBM, Menteri ESDM datang ke DPR dan mengatakan bahwa pemerintah menjamin tidak akan ada kenaikan harga BBM. Sebulan kemudian, kenyataannya berbeda. Masyarakat tentu bingung, apa yang terjadi? Apa yang berubah dalam satu bulan terakhir? Ini karena tidak ada kejelasan rencana jangka panjang."

Selain itu, debat soal pengurangan subsidi juga selalu dipengaruhi soal isu pengelolaan BBM yang lebih baik dan korupsi. "Orang selalu berpikir bahwa jika pemerintah mengelola BBM dengan lebih baik dan efisien, serta mengurangi korupsi, maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena nggak punya duit, maka harga BBM naik. Tentu tidak semudah itu. Kenaikan harga bisa tetap terjadi." 

Ada juga faktor kelas menengah di Indonesia yang sudah terbiasa dengan bahan bakar murah dan punya kemampuan kuat untuk memobilisasi diri sehingga bisa menyatakan penolakan kuat mereka terhadap rencana ini. 

Di satu sisi, subsidi BBM memang bisa menjadi pengeluaran yang merugikan, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa bagi masyarakat miskin, mengurangi subsidi bisa langsung mengurangi daya beli mereka.   

Yang perlu dilakukan untuk mengurangi subsidi BBM adalah dengan memiliki rencana-rencana jangka panjang sehingga ada jaring pengaman berbeda bagi berbagai kelompok masyarakat yang berbeda pula. 

Mekanisme bantuan langsung tunai seperti yang dilakukan Pemerintah pada 2005, menurut Fabby, adalah solusi jangka pendek yang cukup bagus untuk membantu rakyat miskin. Hanya saja, tidak bisa terus-terusan seperti itu. 

Sementara bagi kelas menengah, seharusnya sudah ada sistem transportasi yang baik bagi mereka untuk menuju ke tempat kerja. Saat sistem transportasi sudah tersedia, maka kenaikan harga BBM tak akan membuat kelas menengah Indonesia terguncang. "Nah sistem transportasi ini kan harus direncanakan secara jangka panjang, tak bisa dibangun dalam 1-2 hari," kata Fabby. Perencanaan jangka panjang seperti itulah yang belum dimiliki pemerintah ketika berencana menaikkan harga BBM. 

Pemerintah sebenarnya sempat juga menawarkan konversi BBM ke BBG yang, Fabby menilai, cukup bisa diandalkan sebagai jaring pengaman dalam upaya mengurangi subsidi. Hanya saja, lagi-lagi, infrastruktur untuk konversi ini belum disiapkan. 

Tentu saja, penanganan korupsi serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam akan membantu dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat saat pemerintah mengurangi subsidi. Hal lain yang disoroti Fabby adalah bahwa masyarakat Indonesia sampai sekarang tidak mendapat akses ke analisis harga produksi minyak atau angka-angka subsidi yang transparan sehingga upaya menaikkan harga BBM selalu dicurigai motivasinya.

Dari daftar hal-hal di atas, jelas bahwa pemerintah harus menyelesaikan banyak pekerjaan sebelum (lagi-lagi) memutuskan mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM.

Transparansi di bidang subsidi BBM juga menjadi masalah utama di Amerika Serikat. Ada lima poin utama yang disampaikan oleh Peter Lehner, direktur eksekutif National Resources Defense Council. 

Pemerintah AS adalah salah satu yang menginisiasi pengurangan subsidi buat industri minyak pada forum G-20, namun sampai sekarang pemerintahan Presiden Obama mendapati bahwa hal ini sangat sulit dilakukan. 

Subsidi yang diberikan ke industri minyak, menurut Lehner, dibelanjakan untuk melobi para politisi dan senator atau kelompok-kelompok yang mendukung politisi tersebut. "Kita tidak tahu berapa banyak uang yang mengalir dari industri minyak ke politik."

Publik juga tidak pernah mendapat penjelasan resmi akan berapa sebenarnya jumlah yang diberikan pemerintah AS ke industri minyak mereka. Lalu ada subsidi-subsidi tidak langsung yang diterima industri minyak. Lehner menganalogikannya dengan membuang sampah. "Jika kita membuang sampah sembarangan, ada dendanya. Sementara karbondioksida dari minyak membuang polusi, menyebabkan asma, dan mereka gratis saja melakukan itu."

Bahkan, di Amerika Serikat ada $120 miliar/tahun yang harus dibayar untuk biaya kesehatan masyarakat karena faktor polusi tersebut. "Ditambah dengan karbondioksida yang menyebabkan berubahnya pola cuaca, keaikan permukaan air laut, mungkin harga yang harus kita bayar untuk membiayai industri minyak bisa mencapai $10 triliun per tahun."     

Mengurangi subsidi BBM di Amerika Serikat juga berarti menghentikan monopoli industri minyak pada sektor transportasi. "Sekarang sama sekali tidak ada alternatif untuk BBM kendaran di Amerika Serikat selain bensin. Di Brasil kita bisa melihat ada ethanol atau mobil listrik," kata Lehner. 

Kuatnya monopoli industri minyak di AS bahkan berpengaruh pada tidak berkembangnya sektor transportasi publik di negara tersebut. Hasilnya, hampir semua orang memiliki mobil dan berkendara. "Jika kita mengurangi subsidi mereka, kekuatan politik mereka, maka kita tidak harus didikte oleh industri minyak bumi ini," tambah Lehner.

Dari 'badai' di Twitter soal permintaan mengakhiri subsidi BBM, Lehner mengambil kesimpulan. "Beberapa waktu lalu banyak orang tidak tahu bahwa BBM mereka disubsidi, kini banyak orang meminta penghentian subsidi BBM. Artinya orang-orang sebenarnya tertarik soal energi bersih, mereka juga tidak tahan dengan monopoli industri minyak, bahwa mereka ingin energi bersih, tidak hidup dalam ketakutan akan ancaman BBM habis."

Tak bisa dipungkiri bahwa dunia sudah kecanduan dengan energi murah. Namun untuk melepaskan diri dari subsidi BBM tak semudah yang selalu dilakukan pemerintah Indonesia selama ini, dengan menaikkan harga. Harus ada jaring-jaring pengaman yang diterapkan di masyarakat terlebih dahulu. Bahwa reformasi subsidi BBM juga berarti memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan. 

First published for Yahoo Indonesia