Seven Issues Disputed in New Draft Agreement

,

CNN Indonesia, Paris, France

As the final stages of the COP21 climate talks in Paris wrapped up on Friday, the draft text for an agreement still contained seven major areas of differences that negotiators were debating.

Tahap akhir negosiasi iklim masih berlangsung alot. Prancis menggeser mundur penerbitan draf negosiasi ke Sabtu, 12 Desember 2015 atau terlambat sehari dari jadwal semula.

Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius, yang mengetuai perundingan, menyebutkan bahwa draf final baru akan dirilis Sabtu pagi. Harapannya, perundingan tuntas paling lambat hari ini.

Adapun, tujuh yang masih mengganjal dalam teks perjanjian yang dinegosiasikan diplomat hingga lewat tengah malam yaitu:

2 Derajat dan 1,5 Derajat

Menahan laju pemanasan global di angka 1,5 derajat Celsius menjadi desakan bagi negara-negara kepulauan kecil. Harapannya, draf Kesepakatan Paris mau mengganti ambisi penurunan yang semula “di bawah 2 derajat Celsius” menjadi lebih kecil 0,5 derajat.

Buat negara-negara kepulauan kecil seperti Tuvalu, Kiribati, Maladewa, Kepulauan Marshall, Vanuatu, selisih tersebut penting. Saat ini negara mereka sudah mulai tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut, dampak pemanasan global.

“Untuk persoalan ini, Indonesia berkompromi agar bisa memenuhi keinginan negara kepulauan kecil. Posisi kita, 2 derajat menjurus ke 1,5 derajat Celsius. Paling reasonable itu. Kalau langsung 1,5 derajat Celsius, kita tidak boleh lagi mengembangkan batubara,” demikian Ketua Delegasi Indonesia, Rachmat Witoelar di Paris, Jumat (11/12).

Menurut Rachmat, puncak pemanfaatan cadangan batubara untuk negara berkembang seperti Indonesia adalah 2030. Indonesia masih tetap ingin memanfaatkan batubara sambil berusaha mencapai komitmen pada INDC, yaitu memangkas emisi hingga 29%.”Tidak gampang menekan sampai 1,5. Dua saja susah, terengah-engah.”

Tanggung Jawab

Belum seluruh negara sepakat dengan kalimat “sama namun berbeda tanggung jawab, sesuai kemampuan serta kondisi sosial dan ekonomi” pada preambul Kesepakatan Paris. Adapun, Indonesia tidak keberatan.

Pembiayaan

Negara-negara industri menjanjikan pemberian dana 100 miliar dollar AS dalam upaya mengurangi emisi karbon dunia. Saat ini, belum seluruh negara sepakat dengan implementasinya.

Target Emisi

Dalam hal target emisi, atau yang secara resmi disebut Intended Nationally Determined Contributions, sejumlah negara menginginkan diadakan dialog pada 2019. Buat pengamat, dialog tersebut dianggap sebagai indikasi rendahnya komitmen negara-negara dalam melaksanakan janji pemotongan emisi untuk mencegat laju perubahan iklim di Konferensi Iklim COP21.

Ganti Rugi

Perjuangan untuk memperoleh ganti rugi kerusakan akibat perubahan iklim masih terus berlanjut di area konferensi COP21 di Le Bourget. Utamanya bagi negara-negara rentan di bawah pimpinan delegasi Filipina. Sejumlah negara maju terus berupaya menghalang-halangi bagian ini dimasukkan dalam teks, untuk menghindari tanggung jawab ekonomi atas kebijakan boros emisi yang menimbulkan bencana di negara lain.

Transparansi

Kesepakatan Paris seharusnya membawa hasil berupa perangkat hukum yang mengikat, yang memungkinkan penegakan bagi negara yang melanggar kepatuhan dalam komitmen iklim. Namun, hingga draf terakhir negara-negara belum sepakat memasukkan istilah “kepatuhan” dalam kesepakatan tersebut.

Hak Asasi

Negosiator menggunting istilah “hak asasi” dari naskah utama Perjanjian Paris. Akibatnya, dua hari terakhir kelompok masyarakat sipil dan masyarakat adat secara kolektif mendesak supaya draf Kesepakatan Paris tidak melemahkan status mereka.

“Masih ada waktu dua hari untuk mengembalikan hak asasi manusia dan hak masyarakat adat ke Artikel 2.2,” kata Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan di Paris.

“AMAN ingin pidato yang disampaikan Presiden Jokowi di COP21 diterjemahkan secara operasional dengan memasukkan kandungan karbon di wilayah adat sebagai basis komitmen masyarakat adat,” imbuh dia.

Sementara itu, kelompok masyarakat adat internasional mempertanyakan pernyataan awal Presiden Prancis Francois Hollande yang mengatakan bahwa COP21 akan menjadi langkah baru bagi pengakuan hak asasi manusia.