Greenwashing in Indonesia Pavillion in COP 21

,

Tempo, Paris

[English Summary: Big corporations behind the destruction of Indonesia's tropical forests have been doing greenwashing at the country's pavillion at COP21, according to Walhi, an environmental group also known as Friends of the Earth Indonesia. These corporations have held dozens of discussions, presenting a misleading green message. The Indonesian government denies the accusation, although they admit all the costs of the pavilion are being paid by private funds.]

DUA pria berpakaian seragam Artha Graha Peduli berwarna hitam sibuk menyiapkan pintu masuk Paviliun Indonesia di arena Konferensi Perubahan Iklim pada Ahad pekan lalu. Belasan perusahaan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri juga urunan membangun paviliun seluas 10 x 7 meter itu, seperti Sinar Mas, APRIL, dan Grup Arsari. Mereka tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit.

Kehadiran belasan perusahaan itu dipersoalkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan sejumlah aktivis lingkungan. ”Itu bagian dari greenwashing dan sebagian besar adalah pelaku perusak lingkungan,” kata Khalisah Khalid, juru bicara Walhi. Greenwashing adalah istilah bagi perusahaan yang mengklaim ramah lingkungan melalui iklan dan pemasaran daripada mengurangi dampak lingkungan dalam proses produksinya.

Bos Grup Artha Graha, Tomy Winata, mengaku telah mengerahkan 40 anak buahnya untuk merapikan pavilion sekaligus mempromosikan kekayaan alam Indonesia di luar negeri. ”Saya ingin mengajak perusahaan-perusahaan nasional lain melakukan hal yang sama. Sekurang-kurangnya 30 persen dari keuntungannya diberikan untuk penyelamatan alam dan bumi Indonesia,” ujar Tomy kepada Tempo di Paviliun Indonesia.

Neglasari Martini, Stakeholder Engagement Manager Asia Pulp & Paper, menyatakan perusahaannya dating sebagai wakil delegasi pemerintah untuk sektor swasta. ”Juga mendukung mitra global menanggulangi perubahan iklim,” ucapnya kepada Ahmad Faiz dari Tempo.

Agus Justianto, penanggung jawab Paviliun Indonesia yang ditunjuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan, tidak ada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk paviliun seharga Rp 7 miliar itu. Perusahaan yang menyumbang, kata dia, tidak boleh memasang logo sponsor, tapi diberi kesempatan menggelar diskusi atau seminar di sana.

Agus membantah tuduhan aktivis lingkungan bahwa perusahaan perkebunan dan hutan tanaman industry mendominasi paviliun. ”Ada 47 sesi diskusi. Mereka hanya beberapa yang mengisi acara. Sebagian besar tema beragam, termasuk dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat,” ujarnya.