Indonesia Lobbying for Paris Agreement

,

Tempo, Paris, France

[Engish Summary: In his national statement during the opening of COP21, President Joko Widodo stated that Indonesia is able to reduce emission by 29 percent in 2030 or even 41 percent if Indonesia receives international aid.  In its INDC document, Indonesia estimates its emissions by 2030 to reach 2.8 giga tonnes of CO2 equivalent per year. However, WRI mentions that emissions from forest fires in Indonesia in 2015 are approximately 1 gigatonnes of CO2 equivalent. A UNFCCC report estimates that if all the INDCs from all the countries are fully enacted, they have the potential to limit the global average temperature rise to around 2.7 degrees Celsius by 2100, rather than the 2 degrees C target. Indonesia is therefore deploying its officials to lobby other countries to bring the gap of 0.7 degrees down and approve the Paris Agreement.]

 

BENDERA Merah Putih itu berada di pintu masuk bangunan berukuran 5 x 5 meter. Di dalamnya terdapat sekat-sekat untuk ruang pimpinan, ruang kerja, dan ruang rapat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menempati ruang pimpinan seluas 10 meter persegi.

Bangunan ini menjadi markas 40 anggota delegasi Indonesia yang bersidang dalam Conference of Partys (COP) ke-21 Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Le Bourget, Paris, Prancis, pada 30 November-11 Desember 2015.

Menjelang sidang 1 Desember, Menteri Siti menyampaikan pesan khusus kepada para juru rundingnya. ”Selalu kaitkan isu di sini dengan program pemerintah dan demi melindungi daya dukung bumi untuk kehidupan yang lebih baik dengan menahan laju kenaikan suhu bumi kurang dari 2 derajat Celsius,” kata Ketua Delegasi Indonesia itu di Paris, Selasa pekan lalu.

Menurut Siti, pidato Presiden Joko Widodo pada pembukaan Konferensi sehari sebelumnya menjadi pegangan utama. Saat itu Jokowi mengumumkan di hadapan 146 kepala negara dan pemerintahan yang hadir bahwa Indonesia sanggup menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 dan bahkan bisa sampai 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional. Gas yang dimaksud meliputi karbon dioksida (CO2), metan (CH4), dan nitrogen oksida (N2O).

Hal itu tercantum dalam dokumen Intended Nationally Determined Contributions (INDC) yang dikirim Indonesia ke UNFCCC, awal Oktober lalu. INDC adalah ketetapan kontribusi negara dalam pengendalian perubahan iklim dan disusun setiap negara yang ikut serta dalam Konferensi. Dalam dokumen itu, Indonesia memperkirakan bahwa emisi gas rumah kacanya pada 2030 mencapai lebih dari 2,8 gigaton setara CO2.

Artinya, dalam 15 tahun ini kita harus mengurangi emisi sebesar 835 megaton setara CO2. Padahal, menurut data World Resources Insti tute (WRI), organisasi riset independen internasional pemantau sumber daya alam, emisi akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun ini saja sudah mencapai sekitar 1 gigaton setara CO2 —lebih tinggi daripada gabungan emisi dari bahan bakar fosil yang dihasilkan Jerman dan Belanda pada 2013.

Menurut WRI, Indonesia merupakan negara penyumbang emisi karbon terbesar kelima di dunia, yakni 1,9 gigaton setara CO2 pada 2012. Cina adalah produsen emisi terbesar dengan 10,6 gigaton setara CO2, disusul oleh Amerika Serikat, Uni Eropa (28 negara), India, dan Rusia.

Menteri Siti mengakui bahwa angka emisi dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang Juli-November lalu belum dihitung ketika mengajukan INDC. Tapi, menurut dia, target 29 persen itu merupakan angka relatif dari apa yang sedang dilakukan.

Penurunan emisi itu, kata Jokowi, dapat dilakukan dengan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor produktif, meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan, dan mengolah sampah menjadi energi. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, Jokowi akan membentuk Badan Restorasi Gambut dan moratorium izin pemanfaatan lahan.

UNFCCC telah menerima dokumen INDC 150 negara, dari 197 negara anggota. Dari angka yang masuk, lembaga ini membuat analisis bahwa kenaikan suhu global pada 2030 masih menyentuh angka 2,7 derajat Celsius. Padahal, dalam Protokol Kyoto, negara-negara anggota UNFCCC bertekad menahan laju kenaikan suhu bumi kurang dari 2 derajat Celsius. Jika melewati angka itu, perubahan iklim akan menyebabkan meningkatnya bencana hidrometeorologi, seperti badai, banjir, dan kekeringan serta naiknya paras air laut yang bakal menenggelamkan pulau kecil dan daerah pesisir.

Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar, menjelaskan, Indonesia dikenal sebagai poros di kelompok G-77 dan Cina, yaitu kelompok negara-negara berkembang. Tak ada paksaan bagi negara-negara untuk mematok angka dalam dokumen INDC. ”Ini seperti kita memberi sumbangan di kotak amal atau keropak,” ujarnya.

Rachmat memperkirakan negosiasi bakal alot menyangkut selisih angka 0,7 derajat Celsius itu. Negara mana yang mau menaikkan angka INDC-nya? ”Indonesia dan negara-negara berkembang jelas tidak mau,” ucapnya. Masalahnya, negara maju pun diperkirakan enggan karena akan membuat mereka, misalnya, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil—sumber energi murah yang tersedia kini.

Kelompok negara di Skandinavia, kata Rachmat, mendukung sikap G-77 dan Cina. Tinggal bagaimana mereka melobi Negara maju lainnya. Jalur informal telah dilakukan untuk upaya itu. Rachmat melobi Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda diminta melobi pemimpin negara yang dikenalnya. Arif Havas Oegroseno, mantan Duta Besar Indonesia untuk Belgia, melobi beberapa negara Eropa. Lalu Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Djauhari Oratmangun, melobi pemerintah Rusia. Adapun mantan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam melobi negara-negara Asia.

Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, juga diminta mengontak negara-negara Timur Tengah. Arab Saudi, menurut Rachmat, sudah berteriak karena mereka akan kehilangan devisa dari minyak apabila kebijakan penghentian bahan bakar fosil diterapkan secara drastis.

Rachmat memprediksi, jika sampai Konferensi berakhir tak dicapai kesepakatan soal angka 0,7 derajat Celsius ini, kemungkinan besar keputusan akan ditangguhkan. Urusan itu bakal dibahas kembali dalam sidang pra-COP ke-22 pada April 2016. Namun dia optimistis akan ada solusi di Paris karena semua negara saat ini tidak ngotot lagi mementingkan negaranya.