Indonesia reluctant to raise emissions reduction targets

Indonesia pavilion at COP25
Kompas
,
Indonesia

Indonesia reluctant to raise emissions reduction targets

 

Global emissions reduction targets agreed to in the 2015 Paris Agreement are now scientifically recognized as insufficient to prevent an increase in global temperatures of more than 1.5 degrees Celsius, the main goal outlined in the accord. Yet efforts to increase emissions reduction targets will be difficult to realize because of differing political and economic interests between developed and developing countries. As one of the countries contributing the most to global greenhouse gas emissions, Indonesia has chosen to focus on achieving its emissions targets according to its nationally determined contributions, rather than raising its target.

You can read the full story in Indonesian below.

******

MADRID, Spain - Target penurunan emisi global yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris 2015 secara saintifik telah diakui tidak cukup untuk mencegah peningkatan suhu global kurang dari 1,5 derajat celcius. Namun, upaya meningkatkan target penurunan emisi bakal sulit terwujud karena alotnya negosiasi dan perbedaan kepentingan ekonomi politik antara negara maju dan berkembang. 

"Pencapaian target nasional penurunan emisi (NDC/Nationally Determined Contributions) Indonesia masih sesuai jalur. Kita sudah punya rencana pembangunan rendah karbon yang telah dimasukkan dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Namun untuk meningkatkan target, masih harus dilihat lagi," kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, ditemui di sela-sela Konfrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC-COP 25) di Madrid, Senin (9/12). 

Menurut Alue, pembenahan tata kelola lahan dan hutan serta transformasi energi fosil menjadi terbarukan menjadi fokus utama, mengingat dua sektor ini penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sektor kehutanan menyumbang  emisi sekitar 47,8 persen dan energi 34,9 persen.

"Di sektor hutan dan lahan, sudah banyak progres dicapai, terutama dalam menata kembali lahan gambut. Namun, restorasi gambut butuh waktu, minimal 5-10 tahun. Tahun ini memang masih terjadi kebakaran hutan dan lahan, tetapi tidak hanya terjadi di Indonesia. Australia dan Brazil juga sangat parah kebakaran hutannya tahun ini," kata Alue.

Untuk transformasi energi fosil menjadi terbarukan, menurut Alue, memang masih banyak tantangan, sekalipun sudah ada progres dan kebijakan tentang pembauran energi. "Ada banyak aspek politik, ekonomi, teknologi hingga legal. Kontrak energi batu bara rata-rata jangka panjang, kalau diakhiri begitu saja kita bisa diguta. Sejumlah negara maju saja baru akan mengakhiri energi batu baranya setelah 2035, bahkan Australia tidak pernah bicara tentang pengakhiran energi batubara," kata Alue.

Sejumlah lembaga, misalnya Greenpeace Indonesia telah mengritik kesenjangan antara NDC dengan tren pembangunan pembangkit Indonesia di Indonesia masih didominasi batubara (Kompas, 9/12). Climate Tracker Action (CAT) menempatkan Indonesia saat ini dalam posisi "highly insufficient " atau sangat tidak memadai dalam hal pencapaian target nasional penurunan emisi. Target NDC Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030, juga dinilai masih sangat rendah.           

Peningkatan Target

Laporan Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang diluncurkan baru-baru ini telah memperingatkan bahwa target penurunan emisi tiap negara harus ditingkatkan, karena dianggap tidak memadai untuk mencegah kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat. Dengan target seperti saat ini, suhu bisa meningkat hingga 3 derajat celcius sehingga dampaknya bagi kehidupan akan sangat besar.

"Kalau untuk meningaktakan ambisi NDC harus lihat-lihat dulu bagaimana tren dan transparasinya. Kita juga harus lihat dulu bagaimana realisasi komitmen pembiayaan yang dijanjikan negara maju untuk mendukung negara berkembang hingga 100 miliar dollar AS per tahun," kata Alue.     

Sekretaris Eksekutif Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Perubahan Iklim Patricia Espinosa, saat meluncurkan laporan terbaru terkait 10 fakta sains terkait iklim mengatakan, semua negara seharusnya sudah memasukkan rencana aksi iklimnya mulai tahun depan dengan target lebih ambisius. "Bukti-bukti saintifik yang ada seharusnya bisa jadi panduan bagi tiap negara untuk mengadopsi ambisi lebih besar (dalam mengurangi emisi)," kata dia.

Berdasarkan laporan ini, penurunan emisi global tidak sejalan dengan Perjanjian Paris 2015 dan perubahan iklim semakin cepat dan lebih kuat dari yang diperkirakan sebelumnya. Dampaknya sudah sangat nyata, terutama terkait dengan keamanan pangan. 

Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Medrilzam mengatakan, Indonesia belum berencana meningkatkan target penurunan emisi. "Apa yang sudah menjadi komitmen sebaiknya dijalankan dulu. Sebagai negara berkembang, kontribusi kita sudah cukup signifikan, dibandingkan negara maju," kata dia.

Banner image: Discussions at the Indonesian Pavilion at UNFCCC-COP25 focused on efforts to tackle climate change at home / Credit: Ahmad Arif

Related stories